Presiden Joko Widodo Gratiskan Listrik 450VA Selama Tiga Bulan Dari April Sampai Juni

Pemerintah Berlakukan Aturan IMEI di Bulan April

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pihaknya mengupayakan aturan IMEI tetap berlaku meskipun di tengah wabah Covid-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) akan diberlakukan pada 18 April 2020. Aturan itu berisi tentang pelarangan peredaran ponsel ilegal atau black market. 

“Tadi saya sudah rapat terkait IMEI dengan operator seluler, pimpinan direksi-direksi operator seluler. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Perindustrian, karena batas waktu mulai berlaku IMEI pada 18 April 2020,” ungkap Menteri Kominfo kepada pekerja media di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (04/02/2020). 

Kemenkominfo dan seluruh operator telah sepakat menggunakan metode pemblokiran whitelist (daftar putih) untuk memblokir ponsel ilegal.

Pada 28 Februari 2020 saat konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Ismail mengatakan pemblokiran dengan sistem whitelist dipilih agar tidak merugikan konsumen. Dengan sistem ini, masyarakat bisa langsung mengetahui apakah nomor IMEI ponsel yang mereka beli sudah terdaftar atau tidak.

“Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proses pembatasan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI ini,” kata Ismail.

“Skema whitelist yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibeli,” sambungnya.

Sebetulnya pemerintah juga menyiapkan mekanisme blacklist (daftar hitam) untuk memblokir ponsel black market (BM). Mekanisme ini akan memblokir akses telekomunikasi pada ponsel-ponsel dengan IMEI yang masuk daftar hitam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *